FARHAN ABDUL MAJIID

Bagaimana kita menyikapi debat ketiga dalam rangkaian pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden 2024? Berhubung isu-isu yang dibahas berkaitan dengan bidang studi saya, yakni mencakup politik luar negeri, keamanan, pertahanan, dan globalisasi, berikut enam poin catatan saya dari debat tersebut.

Keamanan non-Tradisional

isu keamanan non-tradisional sudah diangkat dalam debat, khususnya terkait dengan keamanan siber. Isu terkait serangan siber kepada lembaga pemerintah maupun data warga negara penting utk dilindungi disinggung baik oleh Anies maupun Ganjar.

Masalahnya, keamanan siber tidak bisa dilepaskan dari kedaulatan di ranah digital yang hingga hari ini belum benar-benar terdefinisikan dengan komprehensif. Seperti apa Indonesia harus mendefinisikan kedaulatannya di ruang digital? Pendefinisian ini penting karena akan membentuk paradigma dari sistem keamanan ruang digital yang akan Indonesia bangun ke depan.

Dalam pandangan kami, keamanan di ruang siber tidak boleh bertujuan untuk memata-matai warga. Memang, surveillance terhadap warga negara perlu dilakukan sampai batas tertentu, seperti mencegah kejahatan siber antarwarga. Akan tetapi, jangan sampai ini ditujukan untuk membatasi kebebasan berpikir warga. Hal terpenting adalah mencegah serangan siber dari negara lain, sebagaimana yang sudah muncul di negara-negara maju seperti AS, Inggris, dan Uni Eropa.

Hal lain yang perlu diantisipasi adalah pertarungan sistem digital antara AS dan China. Ke mana Indonesia akan melabuhkan preferensinya? Menggunakan salah satu akan mengeksklusi yang lain sementara menggunakan keduanya akan mengurangi efisiensi. Dalam jangka panjang, apakah Indonesia bisa membangun sistem sibernya tersendiri? Ini perlu direncanakan dengan baik.

Peranan ASEAN

Baik capres 01 dan 03 menunjukkan keinginan untuk merevitalisasi peran ASEAN agar bisa lebih decisive, tetapi menginginkan Indonesia sebagai aktor yang “dominan” di organisasi regional ini perlu elaborasi lebih lanjut. ASEAN memiliki kekhasan berupa kesepakatan kesetaraan antarnegara sehingga satu sama lain tidak bisa saling mengintervensi.

Masalahnya, apabila ada krisis keamanan lintas batas negara, seperti dalam Rohingya, peran ASEAN terlampau normatif bahkan tidak bisa menekan pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan akar persoalan. Selain itu, dalam isu yang melibatkan negara besar, seperti konflik perbatasan di Laut China Selatan, ASEAN menunjukkan kegamangannya dalam menentukan sikap.

Akan tetapi, dalam hemat kami, Indonesia tidak perlu menunjukkan dominasi secara terbuka di ASEAN. Memang, kita sering disebut sebagai natural leader di ASEAN. Hal yang perlu dilakukan Indonesia adalah menguatkan peran diplomasi untuk mencapai tujuan bersama di kawasan, yakni menjaga perdamaian.

Persoalan Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata)

Di debat kemarin, para capres cenderung berfokus pada “apa yang dibeli” ketimbang “mengapa dibeli”. Memang, ada kekhawatiran pembelian alat-alat secondhand dari negara lain akan membuat risiko kecelakaan makin tinggi dan membahayakan para prajurit. Secara teknis, seperti Prabowo jelaskan dalam debat, hal yang lebih penting adalah jam terbang dari alat-alat tersebut sebagai penanda kelayakan. Tetapi, persoalan yang lebih penting adalah, untuk apa alat-alat itu dibeli. Apa tujuan besarnya?

Dalam keamanan maritim, yang sayangnya amat minim dibahas, sejauh mana kita ingin mendefinisikan strategi pertahanan? Anies, misalnya, dalam dokumen visi-misi menginginkan blue water navy, tapi apakah seperlu itu? Sejauh mana projeksi ancaman sehingga memerlukan kekuatan hingga laut dalam? Bukankah seharusnya sekarang kita berfokus memperbanyak kuantitas terlebih dahulu, agar penjagaan teritorial darat dan laut dapat lebih terawasi? Persoalan ini, sayangnya, amat minim dibahas padahal penting untuk kemudian mengurai apa saja alat-alat yang perlu atau tidak perlu untuk dibeli.

Pergeseran Geopolitik Global

Sangat disayangkan, perspektif ancaman dalam pergeseran geopolitik global tidak dibahas sama sekali oleh para kandidat. Padahal, di tengah ketidakpastian global hari ini, kita perlu memosisikan diri secara strategis. Posisi Indonesia yang ada di antara Samudera Hindia dan Pasifik di satu sisi memang membuka peluang. Sayangnya, hari ini kita juga mengamati adanya ekskalasi ancaman di kawasan.

Kita perlu mengantisipasi keberadaan aliansi informal the Quad (AS, Australia, Jepang, dan India), AUKUS (Australia, Inggris, dan AS) yang di dalamnya termasuk kerjasama kapal selam bertenaga nuklir, atau dalam skala lebih luas, strategi Indo-Pasifik yang sudah dikeluarkan oleh para kekuatan utama seperti AS, UK, EU, dan Jepang. Semua ini luput dari perhatian debat.

Padahal, para ahli sudah mewanti-wanti akan pergeseran episentrum geopolitik global dari Timur Tengah ke Asia-Pasifik. Memang, Ganjar misalnya, sudah menyebut sekilas terkait “strategic autonomy“, tetapi perlu elaborasi lebih lanjut dari siapa, terhadap siapa, dan sejauh apa.

Globalisasi dan Slowbalisasi

Dalam hal globalisasi, perlu diapresiasi sudah ada cukup perhatian terhadap peningkatan peran Indonesia di ranah global. Misal, diplomasi kuliner dan budaya (Anies), pengutamaan kepentingan nasional (Prabowo), maupun penggunaan sosial media (Ganjar). Akan tetapi, yang lebih penting adalah menjawab permasalahan menurunnya intensitas globalisasi (slowbalization), sehingga hubungan dagang antarnegara menurun.

Apalagi kalau kita melihat adanya perlambatan ekonomi China dalam satu dekade terakhir, yang sebelumnya China merupakan engine of growth bagi dunia, berdampak ke banyak negara termasuk Indonesia. Ini perlu diperhatikan agar strategi meningkatkan presensi Indonesia di tingkat global tidak asal-asalan tetapi melalui pertimbangan strategis.

Kerjasama Selatan-Selatan

Indonesia perlu menghidupkan kembali peran aktif dalam kerjasama antarnegara berkembang, seperti yang sudah diinisiasi di masa Bung Karno (Konferensi Asia-Afrika, Gerakan non-Blok, dsb.). Kita perlu memberi apresiasi kesadaran para kandidat dalam isu ini, baik melalui kerjasama berbasis nilai (Anies), penguatan ekonomi nasional (Prabowo), maupun kerjasama timbal-balik (Ganjar).

Peluang terbesar kita dalam Kerjasama Selatan-Selatan adalah saat ini peran China sedang menurun seiring dengan perlambatan ekonomi mereka. Sementara itu, AS sedang berfokus pada ekonomi dalam negerinya dan EU punya beban sejarah yang sulit dilupakan. Indonesia perlu hadir sebagai kekuatan alternatif. Akan tetapi, penting diingat, metode pendekatan dengan negara selatan perlu diperbaiki dengan menekankan prinsip equality between sovereign nations sehingga tidak mengulangi cara Barat yang cenderung melakukan subordinasi pada negara non-Barat.

Demikian catatan saya dalam debat tersebut, semoga bisa bermanfaat menjadi bahan pertimbangan teman-teman dalam menentukan pilihannya.